Dalam perencanaan pembangunan
suatu daerah selalu tidak mulus jalannya, ada hambatan-hambatannya sebagai
berikut
a. Seakan
sudah menjadi tradisi apabila ada kucuran dana yang awalnya diperuntukkan untuk
pembangunan suatu
daerah namun ada saja aliran dana yang melenceng dari semestinya yang sering
dikenal dengan sebutan “KORUPSI”
Sebagai contoh kasus korupsi PON
Riau 2012 lalu,dalam kenyataannya diadakannya suatu event yg memang rutin
diadakan 4 tahun sekali ini selain mencetak atlet-atlet nasional yang
berprestasi namun juga untuk membangunkan suatu daerah agar lebih maju,dimana
dibangunkannya venue-venue olahraga yang nantinya fasilitas-fasilitas olahraga bisa
dinikmati warga daerah namun di manfaatkan oleh orang-orang yang tidak bermoral
sebagai lahan menambah pundi-pundi kekayaannya. Bahkan Gubernur Riau Rusli
Zainal disebut-sebut terlibat dan mendapatkan uang senilai 500 juta rupiah, dan
dia juga menekankan agar DPRD Riau mau membantu mengocorkan dana untuk
pelaksanaan PON tersebut. Sungguh sangat disayangkan karena yang tadinya
anggaran DPRD Riau bisa digunakan untyuk membangun sarana dan prasarana dan
juga bisa lebih memanfaatkannya untuk masyarakat daerah sana yang mana sudah
taat membayar pajak namun dananya malah di pakai untuk pribadi, Ironis. Berita lengkapnya
bisa di klik di sini http://www.tempo.co/read/news/2013/05/31/078484713/Hari-Ini-Pemeriksaan-Perdana-untuk-Rusli-Zainal
b. Adanya
persoalan Konflik internal di daerah tersebut.
Terhambatnya pembangunan di
daerah-daerah perbatasan antara lain merupakan buntut dari persoalan konflik
internal di daerah tersebut. Akibatnya, pembangunan perbatasan masih belum bisa
mengupayakan kesejahteraan rakyatnya.
Hal tersebut dikatakan Kepala
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Umar Anggara Jenie di sela-sela seminar
"Masalah Pembangunan di Perbatasan: Upaya Pengentasan Kemiskinan dan
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat" di LIPI Jakarta, Senin (16/2).
"Level paradigma penanganan persoalan konflik di perbatasan harus diganti
dengan pembangunan kesejahteraan wilayahnya," ungkap Umar.
Menurutnya, banyaknya warga
miskin di daerah tertinggal menjadi masalah yang ironi. Sebab, ketertinggalan
itu justru memicu persoalan lain, seperti masalah sosial, keamanan, serta
masalah kebangsaan.
Selain itu, lemahnya koordinasi antarinstansi
termasuk penyaluran modal masih belum jernih sehingga penundaan lebih kerap
terjadi. "Ditambah lagi permasalahan warisan yang ditinggalkan penjajahan
yang mengakibatkan kemiskinan yang berlarut-larut," tambah Umar.
Perlu penanganan multi disiplin
dan kerja sama berbagai pemangku kepentingan, dalam upaya pembangunan daerah
tertinggal. Pemerintah dalam satu sisi berfungsi sebagai promotor serta memberi
stimulus fiskal, papar Umar. Sedangkan lembaga lainnya bisa masuk dalam
berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, dan masalah upaya pembangunan
sumber daya manusia.
·
Pendapat saya terhadap kasus diatas
Sebenarnya sangat disayangkan
adanya masalah atau hambatan-hambatan tersebut yang tadinya diperuntukkan untuk
kemajuan suatu daerah namun ada saja halangannya, untuk masalah korupsi memang
sudah seperti tradisi dalam indonesia. Korupsi harus diberantas kasihan rakyat
menengah kebawah yang seharusnya mendapatkan sarana-prasarana dari anggaran
daerah jadi tidak dapat memanfaatkannya. Untuk masalah konflik internal suatu
daerah seharusnya bisa disikapi dewasa karena tujuannya untuk memajukan
daerahnya agar tidak tertinggal dari daerah lainnya.
·
Cara Menanggulangi Kasus diatas
a. Menerapkan sanksi pidana yang maksimal secara
tegas, selain hukuman diharuskannya ada hukuman “Pemiskinan” buat para koruptor yang sudah merenggut
kebahagiaan masyarakat.
b. Para penentu kebijakan, baik
di bidang pemerintahan maupun di bidang penegakan hukum harus memiliki kesamaan
visi, profesionalisme, komitmen, tanggungjawab dan integritas moral yang tinggi
dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi
c. Mengeluarkan dan membicarakan
kesulitan, jika adanya ketidaksetujuan atau ketidaksepahaman boleh dibicarakan
di depan masyarakat agar jelas jalan temunya seperti apa.
d. Terkadang kita tidak
diperbolehkan untuk egois jadi kita harus memikirkan kepentingan bersama diatas
segalanya dalam hidup di lingkungan masyarakat.
·
Kesimpulan
Pembangunan suatu daerah memang
sangat penting karena tidak mungkin suatu negara dikatakan Maju apabila
ada daerah di negaranya yang sangat Kurang diperhatikan oleh
pemerintahnya. Jadi pemerintah harusnya bisa bersikap lebih teliti dan tegas
dalam memberikan anggaran ke suatu daerah. Jangan hanya di pulau-pulau besar
saja namaun di daerah terkecil hingga perbatasan harus diperhatikan oleh
pemerintah agar pembangunan daerah di indonesia dapat dilaksanakan secara
menyeluruh.
Source:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar